- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung di kantornya, hari ini, Kamis 8 Februari 2018.
Rapat yang digelar tertutup itu dihadiri sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dan petinggi BUMN yang terkait dengan pembangunan proyek strategis nasional itu.
Berdasarkan agenda rapat, ada empat hal yang dipaparkan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan. Di antaranya pemaparan proses perjanjian, pembebasan lahan, pendanaan, dan pemaparan penggunaan frekuensi udara.
Usai rapat, Menko Luhut pun menjabarkan rapat tersebut menyimpulkan tiga masalah, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pendanaan. Adapun lahan atau tanah yang sudah bebas adalah sebanyak 54 persen yang lokasinya berbeda atau tersegmentasi.
"Mengenai tanah sepertinya kami akan bisa selesaikan, tadi semua hadir. Pokoknya akhir bulan ini, (atau) paling lambat awal bulan depan selesai," kata Luhut di kantornya.
Sementara itu, mengenai perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur kereta cepat sepanjang 142 kilometer itu juga diminta selesai pada bulan ini. "Perizinan seperti frekuensi (udara), juga saya minta bulan ini selesai, juga bisa. Jadi mestinya enggak ada masalah," kata dia.
Hanya saja saat ini, mengenai pendanaan masih dikaji struktur yang lebih tepat agar pendanaan bisa feasible. "Itu masih saya minta dari Pak Sahala untuk minggu depan melaporkan lagi. Karena tadi masih ada ya, perbedaan pendapat dengan beberapa hal," ujarnya.
Meski lahan belum sepenuhnya terbebas, pekerjaan konstruksi disebut Luhut tidak terganggu. Setidaknya untuk 55 km yang sudah dibebaskan bisa dilakukan pengerjaan.
"Mereka sudah mulai jalan, sudah bisa jalan (pekerjaan). Tanah ini selesai bulan ini, karena sudah 55 km yang clean tersegmen itu bisa mungkin satu bulan ke depan mendekat ke 100 km," ujarnya.
