Menteri Susi Minta BUMN Perikanan Kompak Dukung Pemerintah

Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengharapkan adanya sinergitas antara stakeholder di pemerintah dengan pelaku bisnis terkait, khususnya BUMN, guna memajukan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia.

Jangan Patah Semangat Bisnis Akuakultur, Bisa Coba Cara Ini

Menurut Susi, jika pemerintah dan pelaku usaha tersebut bergerak sendiri-sendiri maka percepatan pemanfaatan potensi bisnis dan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan akan sulit tercapai.

"Kita selesaikan perang melawan illegal fishing, ikan sudah banyak, tapi keluhan lain yang muncul adalah orang yang menangkap ikan susah cari pasar," jelas Susi di kantornya, Senin 12 Februari 2018.

Nasabah Pegadaian Melonjak Selama COVID-19 jadi 3 Juta Orang

Maka dari itu, Susi menilai perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri perikanan dan kelautan seperti PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) harus segera bersinergi dengan pemerintah agar manfaat kebijakan yang telah dibuat dapat cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Perindo dan Perinus harus betul-betul segera untuk mempercepat akselerasi dari pada gerakan pemerintah, karena kalau tidak, surplus ikan di Timur tidak memberikan manfaat," ujarnya.

Riset Ungkap Dampak Bantuan Pemerintah ke Sektor Perikanan Tangkap

Dampaknya, menurut Susi, hanya akan menyia-nyiakan kebijakan pemerintah yang sudah baik, dan potensi kembali masuknya perusahaan asing untuk memanfaatkan potensi ekonomi kelautan Indonesia.

"Kalau ini dibiarkan, kapal-kapal China, Thailand, atau Philipina semua melaut lagi dan dibawa pulang ikannya, tidak ada lagi bahan baku, kita harus impor lebih banyak lagi, seperti zaman dulu lagi," keluhnya.

Di akhir, Susi mengajak agar pelaku usaha bersama dengan pemerintah harus terus bersinergi menggerakan roda bisnis sektor kelautan dan perikanan. "Kita ini semua satu, BUMN harus duduk bersama," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya