- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA – Presiden RI Joko Widodo meninjau proses pengerukan Sungai Wai Hatukau di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hari ini. Pengerukan sungai ini menggunakan anggaran dana desa dengan sistem padat karya atau cash for work.
Menurut Jokowi hingga saat ini baru dua kementerian yang telah melaksanakan program padat karya yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat.
Terkait pengerukan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, kegiatan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan warga, untuk mengantisipasi pendangkalan. Pengerukan sengaja dilakukan dengan memberdayakan warga setempat untuk membangkitkan ekonomi desa.
"Pak Presiden minta masyarakat yang bekerja untuk dipastikan dibayar," ujar Eko dikutip dari keterangan resminya, Rabu 14 Februari 2018.
Dia pun mengapresiasi Kota Ambon yang menjadi salah satu daerah yang pertama melakukan pencairan dana desa tahap pertama. Dengan begitu, warga segera mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penyaluran dana desa tahun ini, lanjutnya, dilakukan melalui tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli, berbeda dengan tahun lalu yang disalurkan dua kali yakni Maret dan Agustus. Selain itu, proses pengawasan juga diperketat dengan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan.
"Tahun lalu kita baru mulai pencairan bulan Maret, sekarang beda. Januari sudah bisa pencairan supaya tidak ada jeda," terangnya.
Soal pengawasan, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengaku telah rutin melakukan evaluasi proyek dana desa per tiga bulan sekali. Ia juga aktif melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa untuk memastikan program dana desa dilaksanakan dengan baik.
"Setiap tiga bulan kita evaluasi. Ini (padat karya) bukan pertama dilakukan kalau di Ambon ini. Tapi karena bertepatan dengan musim hujan, kita siapkan antisipasi meluapnya sungai dalam bentuk partisipasi masyarakat seperti ini," ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut Jokowi meyakini, program yang bertujuan memberikan pendapatan lebih kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik. Kementerian lain pun dipastikan akan terus mengembangkan program padat karya sesuai dengan tujuannya.
"Yang jalan sekarang baru dua, Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Nanti kementerian lain menyusul," ujarnya. (one)
