- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir, dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dinilai masih rendah. Hal ini disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, atau Indef, Drajad H Wibowo.
Drajad menjelaskan, berdasarkan dua indikator yang digunakannya, yakni indikator tambahan penduduk bekerja, serta rasio penciptaan kerja (RPK), kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam hal penciptaan lapangan kerja masih jauh dibandingkan dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
Rata-rata pertambahan penduduk bekerja di era Jokowi-JK berdasarkan olahan datanya, pada tiga tahun awal, yakni 2015-2017 sebesar 2,1 juta penduduk per tahun, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 2,8 juta pada 2010-2012.
Kemudian, untuk RPK era Jokowi-JK, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menambah jumlah penduduk bekerja sebesar 426.297, Iebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082.
"Melihat dua indikator penciptaan kerja tersebut, kinerja pemerintah Jokowi-JK lebih rendah dari SBY-Boediono," jelas Drajad, saat diskusi di Kantor Indef, Selasa 20 Februari 2018.
Menurut Drajad, penciptaan kerja merupakan sebuah ekonomi-politik yang sangat krusial, karena menjadi kunci pengetasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Karenanya, dia menilai bahwa pemeritahan Jokowi-JK perlu memperhatikan aspek tersebut.
"Karena, omong kosong kita bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, kalau kita tidak menyediakan pekerjaan," katanya.
Dia juga menilai bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bukanlah melalui program ‘tebar uang’, seperti bantuan langsung, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).
"Maka dari itu, setiap pemerintah, salah satu ukuran keberhasilannya adalah penciptaan kerja yang mana dengan adanya tambahan pekerjaan, kesejahteraan akan ikut terangkat," kata Drajad.
Meskipun demikian, menurut Drajad, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh oleh pemerintahan Jokowi-JK, guna meningkatkan penyerapan lapangan kerja tersebut, yakni fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan serta jangan membuat regulasi yang menghambat sektor produktif.
"Indef menyarankan, agar pemerintah lebih fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan, agar sektor ekonomi produktivitasnya naik, serta jangan membuat aturan ataupun regulasi yang menghambat sektor produktif yang selama ini mampu menyerap tenaga kerja tinggi," kata Drajad.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
