- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi pelaku ekonomi ekonomi digital di Tanah Air. Salah satunya, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia saat ini.
Bambang menjelaskan, keterampilan rata-rata masyarakat Indonesia, khususnya di bidang digital masih terbatas. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.
"Jadi, menghadapi digital ekonomi, yang banyak hilang (tertelan pasar) adalah ketrampilan basic. Jadi, yang dibutuhkan adalah ketrampilan menengah ke tinggi," ujar Bambang di Jakarta, Rabu 21 Februari 2018.
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah mendorong peningkatan pendidikan vokasi dan keahlian. Sistem penggajian berdasarkan juga akan dibenahi berdasarkan keahlian dan pendidikan yang telah dilakukan.
"Jadi, antisipasi yang pertama adalah bereskan pendidikan vokasi, bukan cuma pendidikan tapi sampai ke sertifikatnya. Terus terang kasihan, sekarang yang punya ijazah atau sertifikat vokasi, digaji sesuai setara lulusan sekolah. Padahal, kemampuan sudah tinggi, tapi gaji setara SMA," tutur dia.
Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital
Pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Februari 2024.
