- VIVA/Sherly
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan sebanyak 30 perusahaan BUMN akan melakukan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jendral Pajak.
PT Pertamina menjadi BUMN pertama yang melakukan integrasi tersebut, sedangkan 30 BUMN lainnya ditargetkan akan melakukan integrasi hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut diklaim telah mewakili 90 persen pendapatan seluruh BUMN.
"Terus terang, tadi Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bilang ke saya, Bu Rini kelihatannya ini mungkin cuma enam yang akan komit tahun ini. Wah, enggak bisa Bu Menteri, saya sudah komit harus 30 BUMN yang ikut program ini," tegas Rini di kantor Kementerian Keuangan, Rabu 21 Februari 2018.
Dengan terintegrasinya data perpajakan tersebut, maka DJP akan bisa melakukan akses terhadap data sistem informasi perusahaan. Termasuk, data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga.
Rini mengungkapkan, pengintegrasian data tersebut penting untuk dilakukan, karena BUMN sendiri yang akan diuntungkan. BUMN bisa mengetahui lebih detail mengenai pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Pembayaran pajak pun dapat dilakukan tepat waktu dan efisien.
"Sehingga, tidak ada lagi surprise-surprise di kemudian hari," ungkapnya.
Karena itu, dia menekankan kepada direksi BUMN seluruhnya bahwa BUMN harus profesional dan mencetak laba. Namun pada saat yang sama BUMN adalah korporasi yang dimiliki oleh bangsa, dimiliki oleh negara, sehingga harus transparan.
"Karena itu, kita harus lebih bertanggung jawab untuk kita selalu bisa memberikan pendapatan kenegara melalui pajak maupun melalui dividen ini," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, selain Pertamina, ke-30 BUMN yang siap terintegrasi datanya antara lain, PLN, PGN, Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN.
"Ini siap secara bertahap," singkatnya.
