- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA – Penerapan ganjil genap di pintu Tol Bekasi Timur dan Barat, untuk kendaraan golongan satu pada 12 Maret 2018 menuai kritikan. Hal itu, karena Kementerian Perhubungan dinilai tak pertimbangkan cara lain yang lebih berkeadilan.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit mengatakan, dalam upaya mengurangi jumlah kendaraan yang melalui jalan tol, kebijakan ganjil genap dinilai kurang pas.
Menurut dia, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu secara lebih mendidik. Seperti, membatasi kendaraan, saat tol penuh dan menggunakan instrumen tolling yang sudah tersedia saat ini.
"Kalau di jalan tol, kan sudah ada instrumen tolling-nya itu. Itu bisa pakai dinamic tolling, pembayaran tol secara dinamis namanya," jelas Danang, saat dihubungi VIVA, Kamis 22 Februari 2018.
Ia mengungkapkan, penggunaan instrumen tolling bisa digunakan tergantung dari volume traffic nya. Sehingga, jika traffic di jalan tol sepi, tarif tolnya lebih murah dan bila traffic-nya padat tarifnya lebih tinggi.
Danang menambahkan, dengan kebijakan instrumen tolling, nantinya masyarakat yang memilih sendiri dan terdidik secara langsung. Sedangkan ganjil genap tidak merefleksikan hubungan antara kemampuan membayar dengan traffic-nya.
"Kalau ganjil genap, kan menurut saya, ya sudah, nasib kita kan, kita punya nomor ganjil, ya ganjil, kalau genap, ya genap. Artinya, tak refleksikan hubungan antara kemampuan membayar dengan traffic nya. Itu pendapat saya," tegasnya.
Pasar Tomang Dibuka Lagi, Ganjil Genap Tak Diberlakukan
Pasar sempat ditutup selama tiga hari.
