- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah saat ini sedang menggodok strategi untuk memantapkan posisi Indonesia dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP). Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa memperoleh dampak positif dari kerja sama tersebut.
"Presiden sudah menginstruksikan supaya kita memiliki strategi di dalam memperbaiki posisi Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerja sama perdagangan dan investasi seperti yang dalam Trans Pasifik Partnership," kata Sri di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat, 23 Februari 2018.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah melakukan beberapa pembicaraan dengan negara- negara yang tergabung dalam TPP. Untuk menggali lebih dalam potensi untuk kerja sama perdagangan secara bilateral.
"Beberapa pembicaraan bilateral sebetulnya sudah, jadi kita akan tetap melakukan upaya, nanti Menteri Perdagangan akan melakukan," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, sebanyak 11 negara penggagas TPP, yakni Jepang, Singapura, Australia, Cile, Kanada, Malaysia, Brunei Darussalam, Meksiko, Selandia Baru, Vietnam, dan Peru, baru saja merampungkan rancangan akhir kesepakatan terkait perdagangan bebas antar-kawasan tersebut.
Rancangan akhir ini dikenal Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Di mana salah satu isi CPTPP adalah penurunan bea masuk perdagangan yang nilainya 13 persen produk domestik bruto (PDB) global atau sekitar US$10 triliun.
Indonesia sejak awal pembahasan belum menyatakan ketertarikan untuk ikut menjadi negara anggota. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani disebabkan pemerintah masih mengkaji terkait dari dampak kerjama tersebut. "Nanti akan dilihat dulu," katanya. (ase)
BPS Sebut Seruan Boikot Produk Israel Tidak Signifikan Pengaruhi Kinerja Perdagangan
BPS menyatakan ramainya boikot produk-produk Israel itu belum berpengaruh signifikan terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.
