- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA – Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto menyoroti masih sulitnya akses permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menegah saat ini. Hal ini berisiko, membuat UMKM RI sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA saat ini.
Dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Kewirausahaan Melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Bagi Gerakan Koperasi di Jakarta, dia mengatakan, perlu ada skema permodalan baru selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didorong pemerintah ke depannya.
Sebab, saat ini penyaluran KUR belum bisa mengakomodir akses permodalan UMKM yang ada. Karena itu, skema baru yang dimaksud bisa juga melibatkan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang ada.
"Poin pentingnya menyediakan permodalan yang mudah diakses pelaku UMKM. (Karena) Mereka (UMKM) masih kesulitan mengakses (KUR) akibat peraturan perbankan yang ketat," ujar Darmadi dikutip dari keterangan resminya, Kamis 8 Maret 2018.
Bendahara Umum Megawati Institute ini mengatakan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah yang strategis, dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat. Karena, efeknya akan terasa ke seluruh lapisan masyarakat.
“Dampaknya dengan tersedianya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, serta tingkat kemiskinan," tambahnya.
Hal lain yang harus diperhatikan selain akses permodalan, yaitu peran Kementerian Koperasi dan UKM yang harus ditingkatkan. Salah satunya, dengan memastikan kementerian itu memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tujuannya.
Peningkatan anggaran di kementerian itu pun dinilai penting, mengingat dalam tiga tahun terakhir anggaran Kemenkop UKM terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga, program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM terus mengalami penurunan.
Sementara itu, jumlah UMKM yang harus diberdayakan di Indonesia terus meningkat menjadi 59,7 juta UMKM. “Daya saing UMKM diragukan bisa meningkat, jika tidak ada keberpihakan Pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM,” kata Darmadi.
