- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada lima prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kelimanya, saat ini sedang digodok di tingkat pusat dan daerah oleh seluruh pihak terkait.
Hal tersebut, dikatakan Bambang dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) beberapa waktu lalu. Prioritas nasional yang pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
Bambang menjelaskan, walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017, masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen.
Ilustrasi kemiskinan
Karena itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator pun melihat, upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Tetapi, juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses, serta pemukiman yang layak," ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Minggu 25 Maret 2018.
Prioritas kedua, adalah pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Menurut Bambang, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.
Ilustrasi proyek infrastruktur
Ada beberapa persoalan kesenjangan wilayah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Yaitu, terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kemudian, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Selanjutnya, adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah, serta (kelima) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Upaya-upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, juga masih akan menjadi prioritas pemerintah di tahun terakhir kabinet.
Ketiga, lanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Sektor-sektor tersebut berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
"Jika pembangunan ekonomi berhasil, akan memberikan multiplier effect kepada pembangunan bidang lain," tegasnya.
Ilustrasi kawasan industri
Lebih lanjut, dia mengatakan, yang prioritas keempat yaitu, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019, karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.
Sedangkan ketahanan energi, merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Ilustrasi pemilu
Lalu yang terakhir, lanjut dia, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum. Hal ini menjadi isu krusial, mengingat pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan.
"Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan, serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat," ungkapnya. (asp)
