- ANTARA/Iggoy el Fitra
VIVA – Stunting atau kekurangan gizi kronis di 1.000 hari pertama anak hingga usia 2 tahun, berisiko merugikan ekonomi Indonesia. Masalah ini jelas merusak kualitas generasi penerus RI di tengah bonus demografi yang terjadi saat ini.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat sembilan juta anak Indonesia mengalami stunting saat ini. Jumlah tersebut tersebar baik di pedesaan ataupun di perkotaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, jika tidak ditanggulangi, stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.
"Jika PDB negara Rp13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp300 triliun per tahun," ujar Bambang dikutip dari keterangan resminya, Senin 2 April 2018.
Karena itu Bambang menegaskan, penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 kementerian/lembaga (K/L) teknis dan kementerian koordinator.
Tidak hanya itu, kerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, juga harus dilakukan.
ilustrasi penderita gizi buruk
"Pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.
Dia mencontohkan untuk memastikan praktik pengasuhan yang baik, Kementerian Kesehatan berperan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, remaja dan anak, serta pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi membutuhkan dua instansi.
Kementerian Pertanian berperan mengembangkan kebun keluarga dan pemberian bibit ternak kepada keluarga, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan menggalakan pembuatan kolam ikan dan memasyarakatkan gemar makan ikan.
Sementara itu lanjutnya, untuk meningkatkan akses masyarakat ke air bersih dan sanitasi, peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dibutuhkan. Sedangkan di tingkat daerah, aparat desa diharapkan dapat berperan menggali potensi lokal untuk mendorong perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat setempat.
"Dan yang tidak kalah penting dan menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting adalah masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara memiliki kesadaran dan berperilaku hidup sehat serta pola makan gizi seimbang," tegasnya. (ren)
