- ANTARA FOTO/Sheravim
VIVA – Komunitas nelayan di Teluk Balikpapan mulai resah dengan tumpahan minyak yang mencemari perairan Balikpapan, lebih dari sepekan ini. Maklum, laut bagi nelayan ibarat ladang tempat mereka mencari ikan, guna memenuhi kebutuhan hidup.
Nelayan menuntut ganti rugi pihak Pertamina akibat tumpahan minyak yang mencemari laut Balikpapan. Sebab, minyak mentah itu keluar dari pipa milik PT Pertamina RU V Balikpapan.
Merespon hal tersebut, Area Manager Communication & Relations Pertamina Kalimantan, Alicia Irzanova, menegaskan pihaknya masih melakukan investigasi atas peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
"Belum ada pihak yang bertangung jawab terhadap kerugian ini," kata Alicia dalam perbincangan dengan tvOne, Minggu malam, 8 April 2018.
Menurut Alicia, apabila terjadi insiden seperti tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini, maka yang pertama kali dilakukan adalah menanggulangi dampak pencemarannya. Setelah itu, baru dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan.
"Dari situ akan ada yang bertanggung jawab. Bisa juga pipa kami putus disebabkan faktor luar," ujarnya.
Baginya, proses ganti rugi melalui sidang sengketa lingkungan akan berlangsung lama, karena harus menunggu siapa yang nantinya diputus sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bila nantinya diputus karena force majeur, maka otomatis tidak ada yang harus bertanggungjawab.
"Maka, Pertamina terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memonitor dampak lingkungan, kita diskusi, seperti apa kami bisa bantu masyarakat, bisa melalui program CSR misalnya. Kami tidak sarankan cara ganti rugi, karena ini akan lama," paparnya.
Sebelumnya, Komunitas Nelayan Balikpapan berencana menyampaikan aksi tuntutan mereka ke Pertamina. Mereka menuntut tumpahan minyak di Teluk Balikpapan telah membuat sebagian besar nelayan tak bisa melaut, dan hasil tangkapan ikan menurun drastis.
Tak hanya hasil laut yang menurun, pembudidaya ikan dan udang di sekitar teluk Balikpapan juga terdampak tumpahan minyak. Para pembudidaya mengalami kerugian besar banyak ikan dan udang yang dibudidaya mati.
Nelayan berharap difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan tuntutannya ke Pertamina. "Karena sampai saat ini Pertamina belum temui korban dari nelayan, apalagi membicarakan ganti rugi," terang Mapasse.
