Bappenas Fasilitasi Penerbitan Surat Berharga Perpetual Bond

Bappenas Fasilitasi Penerbitan Surat Berharga Perpetual Bond PT PP
Sumber :
  • VIVA/Fikri Halim

VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual atau SPB yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non anggaran pemerintah.

Harga Emas Hari Ini 22 April 2024: Produk Global dan Antam Kompak Merosot

“Ini adalah salah satu alternatif pembiayaan pembangunan non APBN, yang diharapkan jadi tren besar di kemudian hari," kata Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, Selasa 17 April 2018.

Dijelaskan bahwa penerbitan skema SBP ini, merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP ini menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun dan lain-lain.

Garuda Indonesia Raup Laba US$251,9 Juta pada 2023

Skama SBP yang diterbitkan oleh PT PP Tbk ini dijelaskan tidak memiliki jatuh tempo, tanpa jaminan dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli. Selain itu, disebutkan skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.

PT PP menerbitkan SBP untuk proyek PLTU Meulaboh,  selaku induk dari PT PP Energi. Adapun jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini adalah Rp8 triliun yang secara bertahap akan dipenuhi dalam periode empat tahun.

BNI Bakal Terbitkan Global Bond US$500 Juta, Jadi Incaran Investor Asing

Meski begitu, alokasi dana disebutkan tidak hanya terbatas pada proyek ini, namun juga untuk pengembangan beberapa unit bisnis PT PP Tbk lainnya.

Pembelian SBP ini rencananya bakal dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp1,3 triliun.

Sementara itu, CEO PINA, Eko Putro Adijayanto mengatakan, pada tahap pertama tahun ini ditargetkan dana yang diperoleh dari penerbitan SBP adalah kurang lebih Rp1,25 triliun.

"Tetapi, yang diizinkan Kementerian BUMN itu Rp1 Triliun. Dimana, Rp250 melalui RDPT, sisanya danareksa capital," katanya.

Sedangkan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan, pihaknya sangat mendukung peran aktif BUMN dalam pemenuhan invetasi melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang miliki publik dengan penggunaan skema pembiayaan alternatif.

"Surat berharga perpetual yang diterbitkan PT PP pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya, untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri," kata Pria yang akrab disapa Aloy itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya