- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindak tegas oknum pemerintahan yang mempersulit pembuatan izin usaha di Indonesia. Hal tersebut, jelas menghambat tumbuhnya ekonomi yang saat ini sedang digenjot pemerintah.
Janji itu ia sampaikan di hadapan banyak pengusaha, juga investor, yang menghadiri acara ekspor perdana Mitsubishi Xpander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, hari ini.
"Kalau masih ada kendala-kendala, hambatan yang ada di lapangan, kalau masih ada yang main-main dengan perizinan, tolong saya diberitahu. Bisik-bisik saja, kecil. Pasti saya hajar," ujar Jokowi, Rabu 25 April 2018.
Menurut Jokowi, mulai bulan depan pembuatan perizinan akan semakin mudah dengan adanya sistem online single submission atau layanan pembuatan izin tunggal secara online. Sistem yang baru itu akan membuat pengurusan izin yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi begitu ringkas, serta tuntas dalam hitungan jam.
"Bapak ibu kalau urus izin itu harus (selesai dalam hitungan) jam, bukan hari lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, dia juga menginstruksikan supaya sumber daya manusia yang menjadi pelaksana teknis sistem itu benar-benar berintegritas. Dengan demikian, sektor perizinan yang selama ini jamak dihinggapi oknum, bisa menjadi bersih dengan diterapkannya sistem ini.
"Kami ini bisa mengubah pelayanan perizinan. Tetapi, kalau sistemnya bagus tapi kulturnya tidak dibangun, ya tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada," tegasnya.
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
