- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku khawatir terhadap semakin pesatnya perkembangan digital transportasi di Indonesia.
Kekhawatiran tersebut lantaran besarnya potensi kemunculan monopoli bisnis, akibat ketatnya persaingan di industri digital transportasi.
"Ini menjadi tidak mudah karena yang tadinya kita nyatakan keniscayaan itu datang dengan tiba-tiba (digital transportasi) tapi ujung-ujungnya monopoli," ujarnya saat di temui di Hotel Kaisar, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.
Dia menambahkan, "Ujung monopoli di mana pihak tertentu mengharapkan kapitalisasi tanpa mengindahkan nilai-nilai yang dipahami. Si pesaing itu tidak mampu bersaing dan tidak ada pilihan memberi itu ke lawannya."
Menurut dia, persaingan ketat akibat munculnya industri digital transportasi sangat jelas terjadi di bisnis ojek online. Persaingan di bisnis tersebut sangat mengancam industri bisnis lain yang berbasis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
"Minggu lalu saya ketemu asosiasi angkutan barang, JNE itu. Di situ banyak sekali anggota yang UKM. Ini akan bertempur dengan kekuatan asing dan besar yang ingin menguasai dunia logistik tersebut," ujarnya.
Karena itu, dia mengatakan, pemerintah sebagai regulator terus berusaha untuk melindungi roda bisnis di sektor tersebut agar berjalan secara sehat. Salah satunya dengan memberlakukan regulasi, khususnya regulasi terkait Peraturan Menteri.
"Makanya kalau tidak ada regulasi itu ya begitu. Tapi kalau kita biarkan mekanisme pasar terjadi penguasaan tunggal itu bisa terjadi. Kita tahu monopoli bukan usaha yang baik. Monopoli lawan dari upaya kita melindungi konsumen," ujarnya.
Dia mengakui, mekanisme pasar di Indonesia saat ini sangat sulit untuk dikelola dengan baik melalu regulasi. Sebab, menurut dia, mekanisme pasar saat ini cenderung sudah sangat cair, sehingga regulasi yang telah ditetapkan pemerintah tidak terjaga dengan baik.
"Tentang KIR, SIM, stiker pada PM 108 misalnya. Tetapi justru tidak diindahkan, bahkan sopir, kalau driver memang lebih senang tidak ikut aturan. Nah bagaimana kekuatan memaksa agar pendatang baru itu bertanggung jawab," katanya.
