- ANTARA
VIVA – Kementerian Keuangan menilai alokasi anggaran untuk penanggulangan aksi terorisme di Tanah Air sudah mencukupi. Belum ada rencana penambahan anggaran dalam waktu dekat.
Beberapa waktu belakangan ini, memang aksi teror cukup marak di dalam negeri. Mulai dari aksi napi teroris di Mako Brimob Depok, aksi bom bunuh diri di Gereja Surabaya hingga rusun Sidoarjo, serta aksi penyerangan ke Polda Riau.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, hingga saat ini belum ada usulan penambahan anggaran itu. Baik permintaan dari polisi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau instansi terkait lainnya.
"Mudah-mudahan dengan dana yang sudah ada, mencukupi tugas Polisi dan BNPT dengan dibantu dengan TNI," kata Askolani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.
Berdasarkan pagu belanja kementerian/lembaga, anggaran Polri dalam APBN 2018 adalah Rp95,2 triliun. Sementara itu, untuk anggaran BNPT ditetapkan sebesar Rp505,5 miliar.
Adapun, realisasi penyerapan belanja Polri hingga April 2018 adalah sebesar Rp16,9 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan pada April 2018 terkategori sebagai kementerian/lembaga yang paling tinggi tingkat penyerapan anggarannya. Tercatat hingga April mencapai Rp22,9 triliun dari total alokasi di APBN 2018 yang sebesar Rp107,7 triliun.
"Mengenai belanja, realisasi belanja Kemenhan, Polisi itu sesuai tugas pokok masing-masing institusi," katanya.
Hingga kini, Kementerian Keuangan menilai seluruh anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam APBN 2018 sudah mencukupi. Namun, jika memang mendesak dilakukan penambahan anggaran khusus terorisme, Kementerian Keuangan akan mengkajinya.
"Polisi dan BNPT melaksanakan fungsi itu dari anggaran yang sudah ada," ungkapnya.
