- ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
VIVA – Kementerian Perdagangan mengungkapkan impor beras sebanyak 500 ribu ton diperlukan untuk menambah pasokan dalam negeri hingga Juli 2018.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, keputusan impor beras medium itu adalah keputusan yang diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan belum lama ini.
"Itu sudah diputuskan di Rakortas untuk kebutuhan sementara itu. Menambah lagi sampai Juli. Dari Rakortas pasokan kurang jadi harus tambah," kata Oke di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat 18 Mei 2018.
Dia mengharapkan dengan adanya tambahan izin impor itu, harga beras di dalam negeri bisa stabil. Menurut dia, kurangnya pasokan beras itu lantaran harga beras yang masih tinggi.
"Harga masih di atas. Serapan Bulog kecil," katanya.
Serapan beras oleh Perum Bulog yang masih kecil, menurutnya disebabkan oleh petani yang tidak mau menjual hasil panennya ke Bulog lantaran harga dibatasi oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Dengan HPP dinaikkan 10 persen saja masih enggak bisa nyerap, karena (petani jual) keluar. Dinaikkan jadi 20 persen juga enggak bisa nyerap karena harga gabah tinggi kan begitu. Kalau sudah tinggi berarti rebutan," ujar dia.
Secara logika, dia mengatakan, jika gabah menjadi rebutan artinya pasokan kurang. "Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya," katanya.
Menurut Oke, pihaknya tidak akan mengotak-atik HPP meskipun petani tidak sepakat dengan HPP tersebut. Alasannya, jika HPP diubah akan mengubah Harga Eceran Tinggi (HET) beras di pasaran.
"Kalau (otak-atik) HPP nanti memengaruhi HET. Berarti saya harus naikin HET. (Jadi) HET enggak diubah ," tegas dia.
Mengenai realisasi impor beras 500 ton tersebut, dia enggan mengungkap. "Tanya Bulog, di Rakortas sampai bulan Juli," katanya.
