- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Pemerintah terus berupaya untuk segera mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Implementasi dari kebijakan ini adalah pembaruan aturan sistem perizinan terpadu atau one single submission/OSS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, hingga saat ini kesiapan implementasi sistem tersebut di daerah-daerah, baik kabupaten maupun kota telah rampung 88 persen. Dia optimistis, sistem tersebut bisa tetap diluncurkan pada Mei 2018.
"Sudah, platform sudah selesai, reform sudah selesai, satgas di pusat dan provinsi selesai di kabupaten 88 persen itu sudah selesai, dan yang enggak selesai begitu dia bentuk satgas dia akan ikut. Di launching bulan ini, sebelum akhir bulan," ucap Darmin di kantornya, Jumat 25 Mei 2018.
Darmin mengungkapkan, selama ini peluncuran sistem sedikit tertunda dari yang sebelumnya dijadwalkan pada April 2018 dan kini Mei 2018. Hal itu, karena kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan organisasinya yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Yang masih disiapkan sebenarnya adalah organisasi di bawah BKPM begitu SDM, begitu terbentuk kita yakin jalan full sepenuhnya," jelasnya.
Darmin mengungkapkan, bila sistem ini telah berjalan dengan baik, dia meyakini arus investasi akan lancar masuk ke Indonesia. Dan, hal itu akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi RI.
"Artinya, investasi merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya mereformasi perizinan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi. Ekosistem ekonomi yang baik akan mampu meningkatkan daya saing kita,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui, memang kesiapan SDM dan organisasi belum rampung sepenuhnya, hal itu karena sangat luasnya cakupannya program tersebut.
"Banyak sekali kaitannya dengan struktur organisasi. Kami sudah sampaikan beberapa opsi untuk penyesuaian struktur SDM kepada Menko Ekonomi dan diskusi sedang berlangsung antara tim Kemenko Perekonomian, tim KemenPAN-RB dan tim BKPM. Jadi, penyesuaian struktur dalam proses," ungkapnya.
