Urunan Warga Malaysia Kurangi Utang Negara Patut Dicontoh

Ilustrasi peningkatan utang luar negeri Indonesia.
Sumber :
  • Halomoney

VIVA – Utang Malaysia dan Indonesa saat ini saling tumbuh beriringan. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Atau Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan utang Malaysia saat ini berada di kisaran Rp3.500 triliun atau setara dengan 53,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia. 

Panglima TNI Geram Danramil Ditembak OPM, Iran Punya Hak Balas Dendam ke Israel

Sementara itu, utang Indonesia saat ini telah mencapai sekitar Rp4.180 triliun atau setara 29 persen terhadap PDB Indonesia. Sehingga, jika ingin melihat utang dari sisi produktivitas, ukuran yang paling pas adalah berdasarkan debt to service ratio (DSR) atau perbandingan antara utang dengan penerimaan ekspor.

"Indonesia DSR-nya sudah di atas 25 persen, sementara Malaysia cuma 4,9 persen. Semakin tinggi DSR menunjukkan penggunaan utang semakin tidak produktif ke perekonomian," kata Bhima kepada VIVA, Minggu, 27 Mei 2018.

Banyak Utang Tapi Bagi-bagi THR saat Lebaran? Ini Kata Buya Yahya

Ilustrasi utang. 

Selain itu, dia juga mengapresiasi adanya inisiatif urunan oleh warga Malaysia untuk mengurangi beban utang negara. Menurutnya, hal serupa perlu dicontoh oleh Indonesia. 

Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa RI Maret Turun Jadi US$140,4 Miliar

"Soal urunan pelunasan utang kita perlu mencontoh Malaysia, idenya cukup brilian dengan membuat crowdfunding pelunasan utang," katanya. 

Dia melanjutkan, meskipun hasil urunan tersebut tidak seberapa dibandingkan total utang pemerintah yang akan dilunasi tapi hal tersebut bisa jadi bagian dari pencerdasan publik terutama generasi muda.

Dalam jangka panjang, sambung dia, utang bukan menjadi stimulus perekonomian. Namun justru menjadi beban bagi generasi mendatang. 

"Karena utang adalah pajak yang ditunda. Jika pemerintah berutang dalam jumlah besar sekarang, ke depannya akan dilunasi dari pajak generasi selanjutnya. Jadi model pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini harus dikurangi," katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya