- Dok. REI
VIVA –Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia sepakat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan oleh DPR. Regulasi itu dapat memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu 9 Juni 2018. DPP REI, lanjut Soelaeman sempat bertemu Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil membahas hal tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sofyan mengungkapkan pemerintah menargetkan pembahasan RUU Pertanahan dapat selesai dan disahkan pada tahun ini. UU Pertanahan itu diharapkan dapat menunjang kinerja program kerakyatan seperti program percepatan sertifikasi lahan.
“Dengan disahkannya RUU Pertanahan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum, kemudahan memperoleh sertifikat hak, dan mempermudah penataan hak dan guna tanah sesuai dengan reforma agraria,” jelas Sofyan.
Sementara itu, selain membahas RUU Pertanahan, REI jelas Soelaeman juga menyampaikan hasil-hasil Kongres FIABCI di Dubai pada Mei lalu, khususnya kepercayaan federasi realestat dunia yang menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018.
Event kelas dunia yang diperkirakan dihadiri 1.500 investor dunia tersebut akan digelar di Bali, pada 7-10 Desember 2018. Di mana Menteri Sofyan Djalil diharapkan berkenan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang untuk pertama kalinya diadakan di luar Benua Eropa.
“Kami merasakan pelayanan sertifikasi tanah di kantor ATR-BPN saat ini sudah semakin baik, dan hal itu perlu diketahui oleh investor dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Bali. Karena itu, REI mengundang dan memohon kesediaan Menteri ATR-BPN untuk hadir pada FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018," kata Soelaeman.
Saat menemui Menteri Sofyan Djalil, Soelaeman turut didampingi Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang Harie Ganie, Wakil Ketua Umum bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo, Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Perundang-undangan Iqnesj Kemalawarta, dan Direktur Eksekutif DPP REI Dani Muttaqien.
Sebelumnya, DPP REI juga telah diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan selama sekitar satu jam tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk membuka dan menjadi pembicara utama FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018 di Bali pada 8 Desember 2018.
“Presiden nantinya akan menyampaikan soal Program Sejuta Rumah dan pemenuhan hunian layak terjangkau bagi MBR di Indonesia dengan melibatkan peran swasta. Dimana diharapkan bisa menjadi percontohan dunia,” Jelas Sekretaris Jenderal DPP REI, Totok Lusida.
