- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan, proses negosiasi divestasi yang terus dilakukan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan 51 persen saham, telah dilakukan sesuai dengan asas Pancasila.
Dia menjelaskan, dalam proses negosiasi tersebut, pemerintah telah mengacu pada Undang Undang Dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses negosiasi tersebut telah mengedepankan prinsip-prinsip nasionalisme.
"Kami usahakan terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses negosiasi kan kami mengacu pada UUD dan undang-undang yang kami miliki sekarang ini," ucap Sri Mulyani, Selasa, 3 Juli 2018.
Dia pun memastikan, hasil dari negosiasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Baik dari segi pengelolaan sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.
"Value-value yang kami anggap akan memberikan suatu praktik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam kami sesuai dengan asas Pancasila," tegasnya.
Selain itu, Sri mengungkapkan, pada dasarnya tidak penting siapa yang mengelola sumber daya alam negara ini. Sebab, baik swasta maupun BUMN, semuanya harus menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.
"Itu selalu diterjemahkan saat kami negosiasi Freeport atau perusahaan mana pun. Karena kalau BUMN kita enggak behave, dia bisa melanggar Pancasila. Karena dia juga jadi subjek aturan kami," ungkapnya.
Karena itu, dia menegaskan jika divestasi tersebut berhasil, pemerintah akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam mengelola sumber daya alam negara. Terutama untuk kepentingan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
