- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Meski sudah menemui titik terang, Presiden Asosiasi Pilot Garuda atau APG, Bintang Hardiyono menegaskan, pihak pemerintah dan Direksi PT Garuda Indonesia diminta untuk melakukan pengawasan, terutama pada aturan keamanan atau safety.
"Keinginan mogok ini akan muncul lagi? Bisa, kenapa tidak. Malah, kalau besok tahu-tahu direksi membuat masalah lagi, apalagi masalah safety. Kita akan bergerak lagi. Jadi, kita minta tindakan yang kelihatan dari direksi bahwa kita dimonitor oleh Kementerian BUMN," tegasnya di Tangerang, Jumat 6 Juli 2018.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Pahala N Mansyuri mengatakan, terkait dengan tuntutan perombakan direksi dan akan adanya aturan baru terkait safety, sejauh ini telah dikomunikasikan dengan pihak APG dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga).
"Intinya, kami terus komunikasi dan kami akan lakukan review selama tiga bulan sekali, serta terus bersinergi dengan pihak mitra, yakni Sekarga dan APG," ungkapnya.
Pihak APG dan Sekarga pun akhirnya membatalkan aksi mogok, setelah melakukan rapat dengan Kementerian BUMN. Rapat dengan kesepakatan yang didapat yakni, melakukan komunikasi baik antara pihak kru dan pilot dengan direksi.
Diketahui, ribuan karyawan dan pilot Garuda Indonesia sebelumnya mengancam akan melakukan aksi mogok. Aksi tersebut muncul, setelah beberapa aturan mengalami perubahan pada penerbangan BUMN tersebut.
Salah satu aturan yang ada saat ini, yakni adanya pelayanan terhadap penumpang, di mana hanya terdapat lima awak cabin, bahkan beberapa flight pada pesawat 737-800 hanya diberikan empat awak cabin.
Standarnya, harus terdapat enam orang awak cabin di setiap pesawat boeing 737-800 untuk dapat memberikan layanan standard 5 stars airlines dan memenuhi standard safety. Namun, yang terjadi saat ini tidak sesuai standar.
