- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mendasar mengapa pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P.
Sebab, menurutnya, dipastikan postur dari keseluruhan APBN 2018, kinerjanya masih baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dia menjelaskan, dari sisi belanja negara, hingga akhir tahun akan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dalam APBN 2018. Di mana, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun.
"Seluruh belanja, kebutuhan belanja yang selama ini sudah direncanakan di 2018, tetap berjalan, dan kita bahkan juga akomodasi beberapa tambahan belanja, seperti untuk Asean Games untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak," ucapnya, saat ditemui di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.
Adapun dari sisi penerimaan negara, ujar dia, berdasarkan proyeksi atau outlook yang telah dikalkulasi sampai dengan akhir tahun, akan tercapai sesuai dengan yang ada didalam UU APBN. Bahkan, dikatakannya sebelumnya, akan bisa mencapai surplus sekitar Rp8 triliun.
"Jadi, kombinasi antara pajak dengan penerimaan negara bukan pajak itu jumlahnya sesuai dengan pendapatan negara yang kami rencanakan pada 2018," paparnya.
Dengan begitu, kata dia, pemerintah memutuskan tidak akan ada APBN-P di 2018.
"Ini adalah telah mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan perekonomian dan negara tahun 2018. Jadi, masyarakat nyaman pemerintah jaga APBN dengan baik," ungkapnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Mei 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara telah mencapai Rp685,06 triliun, pencapaian tersebut telah memenuhi 36,16 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2018.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp779,51 triliun atau sebesar 35,10 persen dari alokasi APBN 2018. Jumlah itu pun meningkat 7,85 persen dari periode yang sama 2017. (asp)
