- VIVA.co.id/Dusep Malik
VIVA – PT Hutama Karya diusulkan mendapat Penyertaan Modal Negara sebesar Rp12,5 triliun di APBN 2019. Ini dilakukan lantaran proyek tol Trans Sumatera butuh investasi besar yang disebut mencapai Rp81 triliun.
PT Hutama Karya (HK) merupakan satu-satunya BUMN yang ditugaskan menggarap proyek Trans Sumatera.
Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan, proses persetujuan itu sedang menunggu persetujuan dari pihak DPR.
"HK melalui Kementerian BUMN telah mengajukan penambahan PMN sebesar Rp12,5 triliun, ini sedang progres untuk persetujuan DPR," kata Amir di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 11 Juli 2018.
Ia menjelaskan, PMN itu akan digunakan untuk menambah modal perseroan dalam rangka penyelesaian ruas-ruas tol Trans Sumatera yang masih dalam progres. Misalnya saja seperti tol Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dan berbagai proyek tol Trans Sumatera lainnya.
Menurutnya, Kementerian PUPR dan HK juga akan mencoba berbagai skema creative financing untuk mengatasi besarnya pembiayaan tersebut.
"Memang PMN menjadi satu hal yang sangat dominan karena akan membuat ekuitas HK jadi bertambah sehingga bisa leverage kebutuhan pembiayaan," ujarnya.
Meski begitu, dia mengatakan, jika PMN itu disetujui, maka bukan berarti seluruh kebutuhan biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan tertutupi. Tentunya ada opsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman maupun obligasi.
"Kebutuhanya masih banyak. Dengan Rp12,5 T baru bisa leverage empat kali (pinjaman). Jadi masih ada kemungkinan penerbitan baik surat utang atau obligasi," ujarnya.
Ia pun menegaskan kombinasi PMN dan obligasi itu dibutuhkan untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Saat ini, lanjut dia, PMN untuk HK yang berjalan di proyek tol Trans Sumatera baru sebesar Rp5,6 triliun yang dianggarkan di APBN tahun 2015-2016.
"Kalau 2017-2018 kan memang tidak ada (PMN untuk HK), makanya 2019 ini Rp12,5 T. Khusus HK untuk trans Sumatera," ujarnya.
