- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok
VIVA – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry Trisaputra Zuna mengakui, permintaan pasar atau demand dari tol Trans Sumatera belum ada.
Namun, menurutnya, proyek tersebut perlu segera dibangun dengan alasan untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya yang lebih cepat.
"Memang, problemnya adalah demand-nya belum ada. Tapi justru, harus diubah mindset-nya," kata pria yang akrab disapa Herry TZ itu di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 11 Juli 2018.
Ia melanjutkan, pendekatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, memang sedikit berbeda dengan jalan tol lainnya yang dibangun berdasarkan kebutuhan di daerah yang telah berkembang.
"Dulu, kalau kita bangun jalan tol, statement awalnya jalan tol dibangun pada tempat yang sudah berkembang. Tetapi, kelihatannya Sumatra ini potensinya besar. Jadi, pilihan kita apakah kita akan menunggu atau kita majukan ke depan," ujarnya.
Ia mencontohkan, negara lain seperti China dalam membangun jalan tol. Di negara tersebut, jalan tol yang telah ramai atau punya aspek komersial dioperasikan oleh perusahaan.
"Tetapi, kalau yang lalu lintasnya sepi itu namanya long term operating toll, jalan tol yang dibiayai pemerintah melalui pinjaman jangka panjang," ucapnya.
Selain itu, dia melanjutkan, juga ada negara Denmark yang memposisikan BUMN-nya untuk membangun jalan tol atas nama pemerintah. Hal ini, sama dengan penugasan PT Hutama Karya (HK) dalam membangun proyek tol Trans Sumatera.
"Denmark, namanya state guarentee model, persis seperti HK ini. Jadi, HK ini bertindak bukan atas nama korporasi, tetapi atas nama pemerintah," katanya. (ase)
