- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengklaim, bila perpanjangan masa operasi perusahaan di tambang emas Gunung Jaya Wijaya oleh Pemerintah Indonesia hingga 2041, maka perusahaan bisa memberikan manfaat bagi Indonesia sebesar US$60 miliar atau setara Rp840 triliun.
Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, penandatanganan kesepakatan Heads of Agreement terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan, pada dasarnya tidak hanya baik untuk Indonesia namun juga untuk Freeport.
Hal itu disebabkan karena, dengan ditandatanganinya kesepakatan itu, maka para pihak menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.
"Good (untuk Freeport). Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc, selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia," ucapnya di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis 12 Juli 2018.
PT Freeport Indonesia meyakini perpanjangan izin operasi akan memberikan jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham PT Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI,” kata Richard.
Selama lima belas tahun terakhir, kata dia, PT Freeport Indonesia telah memulai proses transisi dari operasi penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah.
Dalam proses tersebut, PTFI menginvestasikan sekitar US$6 miliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah dan berencana menambah investasi hingga miliaran dolar sebagai komitmen untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemegang saham.
"IUPK (izin usaha pertambangan khusus) mengamankan multibillion dan kepastian bagi pemegang saham pekerja kami. Kami memperkirakan manfaat untuk lokal akan berkisar berdasarkan harga tembaga masa depan US$60 miliar hingga US$90 miliar. 70 persen manfaatnya bagi pemerintah," ungkapnya.
