- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Pemerintah terus cari cara untuk mendorong peningkatan ekspor. Salah satunya dengan rencana menurunkan iuran dana pengusaha untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, hal ini diusulkan demi mendorong ekspor khususnya hasil produk sawit yaitu minyak goreng.
"Tadi kami minta mereview untuk ekspor minyak goreng itu yang ditarik iuran BPDP-nya itu untuk diturunkan sehingga ekspor bisa meningkat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 13 Juli 2018.
Menurutnya, terkait realisasi besaran iuran yang akan diturunkan akan dibahas lagi secara rinci pada rapat koordinasi selanjutnya. Minyak goreng dipilih lantaran merupakan produk hilir dari kelapa sawit yang perlu didorong ekspornya.
"Jadi kalau kita bicara yang dikenakan iuran BPDP kan proses pertama CPO (Crude Palm Oil) dan proses hilir itu ada minyak goreng ada produk turunan lain," ujarnya.
Kemudian, dia mengatakan, turunan dari sawit itu juga ada yang namanya fatty alcohol yang tidak kena pungutan iuran.
"Kalau fatty alcohol dan yang lain enggak kena. Ya tentu minyak goreng yang juga termasuk produk hilir sewajarnya itu untuk diangkat agar ekspor meningkat," katanya.
Airlangga juga mengusulkan, impor sampel furniture atau perabot agar lebih dipermudah. Hal ini juga diusulkan dalam rapat koordinasi terkait ekspor dan investasi tersebut. Menurutnya, dalam impor ini sebaiknya tak melalui lagi Badan Karantina Kementerian Pertanian.
"Jadi tadi saya minta bawain impor sampel itu tidak perlu melalui karantina. Karena sampel itu kadang-kadang ada kulitnya sehingga nanti industri itu bisa membuat produksi atau prototype itu dengan lebih cepat." (mus)
