- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA – Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK telah melakukan sidang untuk memberikan pertimbangan terhadap 21 kasus pelanggaran Pegawai Negeri Sipil dari sejumlah instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dari jumlah itu, 18 orang di antaranya diberi sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan tiga PNS diberikan sanksi turun pangkat selama tiga tahun baik dari instansi pusat maupun pemerintah daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur selaku Ketua BAPEK merinci, 16 orang yang kebanyakan bolos lebih dari 46 hari, dua orang jadi calo CPNS, penyalahgunaan narkotika, melakukan pungli, pemalsuan dokumen CPNS dan cerai tanpa izin pejabat yang berwenang.
"Hingga ada juga yang melakukan penggelapan uang titipan biaya nikah," kata Asman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.
Kata Asman, dari 18 orang yang diberhentikan itu terdiri, 10 orang dari delapan instansi pemerintah pusat dan delapan orang dari tujuh pemerintah daerah yang di berhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
"Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan, karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN," katanya.
Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Nasional (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus KORPRI, serta BKN.
Ratusan Ribu Ribu PNS Sudah Ikuti Uji Kompetensi dari BKN untuk Siap Pindah ke IKN
Sebanyak 121.626 orang PNS sudah mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai persiapan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
