- Sekretariat Kabinet
VIVA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku tidak akan mengandalkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran yang dialami saat ini. Sumber-sumber pendanaan lain akan dimaksimalkan.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, rapat akan digelar bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, Kamis, 9 Agustus 2018, guna menentukan sumber pembiayaan BPJS Kesehatan.
"Kami tidak perlu pemerintah, kami carilah dari mana menutup (defisit) pembiayaan itu," ujar Fahmi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Agustus 2018.
Fahmi menyampaikan, Kementerian Koordinator PMK dan BPJS Kesehatan akan sama-sama mencari solusi terhadap masalah besaran iuran, serta manfaat-manfaat yang bisa didapat masyarakat dari layanan. Jokowi telah berpesan supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu sedikit pun, meski defisit yang dialami telah mencapai triliunan rupiah.
"Kami terus berupaya agar pelayanan tidak berhenti," ujar Fahmi.
Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diperkirakan Rp11,2 triliun, atau meningkat dari 2017 sebesar Rp9,75 triliun. Sejumlah penyesuaian telah dilakukan BPJS Kesehatan, seperti perubahan terhadap tiga manfaat yang diterima masyarakat. Opsi kenaikan iuran juga sempat dikaji.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
