- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengusulkan bunga kredit ultra mikro turun menjadi 6 persen. Sebab bunga kredit ultra mikro yang diberlakukan saat ini dinilai masih cukup tinggi.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Eman Suryaman kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat terkait kredit ultra mikro untuk masyarakat bawah.
Usai rapat Eman mengatakan, pihaknya ingin agar pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat dengan ekonomi lemah. Khususnya melalui kontribusi Pemerintah menurunkan bunga kredit ultra mikro yang dinilai masih tinggi.
"Kami mengusulkan 6 persen, sekarang kan 12 persen. Memang juga sudah (ada) turun menjadi 8 persen," kata Eman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, 9 Agustus 2018.
Ia menjelaskan, bunga kredit ultra mikro itu sebetulnya memang sudah diturunkan sebesar 2 persen dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pelaksana pembiayaan ultra mikro dan beberapa lembaga penyalurnya. Sampai ke debitur perurunan bunga tersebut tak terasa.
"Karena dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah)-nya dua (turun), baru turun ke Bahana (penyalur) atau pun ke yang lainnya baru kepada koperasi. Jadi sebetulnya masih ada space 2 persen lagi," ujarnya.
Dikatakannya, kebijakan pemerintah untuk lebih peduli kepada ekonomi masyarakat yang lemah didukung penuh oleh PBNU. Salah satunya adalah dana ultra mikro tersebut. Namun, aturan tersebut diakuinya masih butuh penyesuaian agar semakin memberi kemudahan bagi masyarakat.
"Dana ultra mikro itu aturannya akan diturunkan lagi. Dari 25 item itu menjadi semudah-mudahnya. Karena kalau koperasi-koperasi yang menengah ke bawah yang lemah diberikan aturan yang seperti itu otomatis tidak mampu," ujarnya.
Ditegaskannya, pihaknya tidak ingin ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat. Namun, di sisi lain masih ada masyarakat bawah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai sandang, pangan dan papan.
Untuk itu, program ekonomi mikro ini menurutnya sangat ditunggu oleh masyarakat dengan kelas ekonomi terbawah agar pemerintah segera mampu memberikan kebijakan yang menyentuh kalangan tersebut.
"Kan kita ketimpangan ekonomi sekarang kan, Konglomerat yang semakin besar, punya jutaan hektare dan sebagainya sementara yang tidak punya tanah pun ada, untuk tempat tinggal pun tidak ada. Nah ini apalagi juga usahanya pun tidak ada," tuturnya.
