BKPM Ungkap Penyumbat Investasi Semester I-2018

Deputi Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca

VIVA – Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat, total nilai realisasi investasi yang masuk dalam periode Januari-Juni 2018 telah mencapai Rp361,6 triliun. Sejumlah kendala pun masih dihadapi saat ini. 

Hati-hati, Simak 9 Tips Paling Efektif Agar Tak Tertipu Investasi Bodong

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi masih berkutat pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kemudahan perizinan investasi. 

"Karena pada akhirnya kan pusat, realisasi (investasi) itu ada di daerah. Sehingga apabila masih banyak hambatan-hambatan di daerah, itu akan semakin menyulitkan investor," kata Azhar di kantornya, Jakarta, Selasa 14 Agustus 2018.

Anies Ungkap Penyebab Investor Asing Enggan Masuk RI: Kita Punya Masalah, Jangan Ditutupi!

Azhar mengaku, walaupun pemerintah pusat sudah mempermudah berbagai perizinan terkait soal investasi, namun jika pemerintah daerah masih tetap menggunakan pola lama, hal itu tetap akan sulit terwujud.

Apalagi, adanya sejumlah perda yang justru berbenturan dengan kepentingan pemerintah pusat terkait perizinan investasi, masih kerap dijumpai di sejumlah daerah.

Menteri Investasi Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Ini Fungsinya

"Karena banyak juga dari daerah-daerah itu yang enggak tahu implikasi dari peraturan daerah yang mereka buat, sehingga hal itu yang kerap membuat para investor bertanya-tanya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKPM Thomas Lembong memastikan, pihaknya tak akan bosan untuk selalu menjalin koordinasi dengan para investor. Khususnya, dalam memberikan solusi dari setiap kendala yang mereka temui di lapangan.

"Untuk itu, pemerintah akan selalu membuka diri terhadap berbagai usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan, apabila para pelaku usaha masih menemui kendala dan hambatan di lapangan," kata Thomas.

Karenanya, lanjut Thomas, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait serta pemda setempat, juga akan semakin dikuatkan demi meningkatkan realisasi investasi ke depannya.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga akan lebih ditingkatkan untuk lebih mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi di masa mendatang," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya