- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya akan meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, namun juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, alokasi anggaran infrastruktur diupayakan naik menjadi Rp420,5 triliun.
Demikian ungkap Presiden Jokowi dalam Pidato Tahunan di Senayan. "Di tahun 2014 hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015," ujar Jokowi di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk memeratakan pembangunan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru.
Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur ini juga ingin meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Sejak 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari 2016 hingga 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.
"Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I," tutur Presiden.
Infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa dilakukan. Selain melakukan penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Perumahan Rakyat
Sementara itu, untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.
"Pada 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang
dibutuhkan untuk pembangunan di daerah," ujar Jokowi.
Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana untuk membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.
Jokowi juga akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan. (ren)
