- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan pemerintah untuk melakukan pembatasan impor terhadap 900 komoditas yang mayoritas merupakan barang konsumsi bisa menimbulkan pembalasan dari negara-negara lain.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mengendalikan impor dengan mengenakan kenaikan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor yang saat ini dilakukan secara menyeluruh. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar defisit neraca transaksi berjalan tidak terus melebar, inflasi terjaga, hingga menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.
"Tapi kita melakukan ini sangat sadar bahwa mungkin ini akan bisa bermasalah di tataran internasional, yaitu di WTO (World Trade Organization)," kata Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
Kekhawatiran ini menguat lantaran menurutnya, saat ini dunia memang tengah dihadapkan pada perang perdagangan, yang tengah meningkat. Ini ditandai dengan pengenaan tarif yang marak terjadi antarnegara, khususnya negara maju, seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, maupun beberapa negara mitra dagang utamanya.
Keputusan untuk mengendalikan impor di tengah ketegangan perdagangan internasional, yang sedang memanas, tersebut memang diakuinya bukan pilihan yang mudah. Namun, Sri menegaskan, keputusan itu dilakukan demi menjaga keseimbangan neraca perekonomian Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi internasional yang semakin berat.
"Hari-hari ini banyak sekali langkah yang dilakukan negara maju untuk melakukan peningkatan tarif secara sepihak. Namun, Indonesia akan tetap menjaga agar kebijakan kita tetap proporsional," ujarnya.
"Memang tujuannya mencari keseimbangan, di satu sisi tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila dengan pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa hal yang menimbulkan tekanan, sehingga dia perlu ditangani, maka kita akan mencoba menangani tekanan tersebut tanpa merusak momentum itu," kata dia.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan terus menjunjung sikap kehatian-hatian dalam menjaga aspek-aspek fundamental ekonomi Indonesia. Khususnya dalam menyisir produk-produk atau komoditas mana yang akan benar-benar dikenakan pembatasan, sehingga tidak mengganggu hubungan dengan negara lain maupun kinerja ekonomi Indonesia.
"Terkadang pilihannya memang sulit. Jadi kita akan melakukan penyelarasan terus-menerus dari kebijakan ini," katanya.
