- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti rencana pemerintah untuk membatasi impor dengan cara mengenakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap setidaknya 900 komoditas. Hal itu justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan ini pun rencananya akan diterapkan dengan tujuan menekan defisit transaksi berjalan. Pemerintah masih melakukan kajian mengenai secara mendalam.
"Saya bilang (penerapan kebijakan) ini harus hati-hati. Jangan sampai mengurangi pertumbuhan kita," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.
Menurut Rosan, hal itu dikarenakan komoditas konsumsi mendominasi jenis komoditas yang akan mengalami kenaikan tarif PPh. Sementara, peredaran komoditas itu sebenarnya merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi juga di dalam negeri.
"Pertumbuhan kita masih banyak tergantung konsumsi rumah tangga. Jadi kondisi ini harus dijaga," ujar Rosan.
Selain itu Rosan menyampaikan, pemerintah juga diharapkan cermat dalam menerapkan kenaikan tarif PPh terhadap komoditas bahan baku. Komoditas itu juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena diperlukan oleh para pengusaha yang memiliki orientasi ekspor.
"Saya rasa ini semestinya jangan lah dilakukan. Karena yang harus bisa ditingkatkan sebenarnya ya adalah efisiensi dan produktivitas," tambahnya.
Lebih lanjut menurut Rosan, hal yang juga harus diwaspadai oleh pemerintah adalah adanya kemungkinan World Trade Organization (WTO) mempersoalkan kebijakan ini. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri sebelumnya telah mengakui kebijakan sebagai sesuatu yang riskan diterapkan di tengah ramainya isu perang dagang di dunia internasional.
"Mesti hati-hati juga, jangan sampai nanti kita kena lagi itu (teguran WTO). Musti hati-hati lah (dalam menerapkan kebijakan)," tegasnya. (ren)
