APBN Terbatas, Pemerintah Gencar Gaet Swasta Bangun Infrastruktur
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, infrastruktur perhubungan atau konektivitas seharusnya tidak hanya dibangun di kota-kota besar saja melainkan harus menjangkau pelosok. Namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, upaya itu mau tidak mau harus dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN maupun swasta.
Budi memaparkan, setidaknya ada sebanyak 2.000 pelabuhan yang cukup besar akan dibangun. Sementara pemerintah memiliki anggaran yang terbatas.
"Katakan dalam lima tahun tahun kita hanya memiliki kurang lebih Rp500 triliun, padahal kalau kita hitung secara matematis, maka kebutuhan kita untuk memenuhi konektivitas itu lebih dari Rp1.000 triliun, dalam perhitungan itu Rp1.400 triliun," ujar Budi dalam Seminar Nasional Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.
Ia melanjutkan, gap ini seharusnya menjadi perhatian bagaimana pemerintah mensiasati pekerjaan tersebut agar di satu sisi tetap bisa menjalani tujuan pembangunan dan di sisi lain mampu membangun infrastruktur di pulau terpencil.
"Satu strategi yang kami lakukan adalah kami berusaha memberikan kesempatan kepada swasta dan BUMN pada infrastruktur yang sudah memiliki tingkat (untung) yang baik," katanya.
Untuk bandara, Ia melanjutkan dari 200 bandara hanya sebanyak 27 atau 28 yang baru dikelola oleh dunia usaha. Untuk itu ke depannya akan ada kerja sama dengan BUMN atau dunia usaha dengan Pemerintah agar APBN bisa dialokasikan ke wilayah yang lebih membutuhkan.
Budi mencontohkan, APBN yang dikucurkan di tiga bandara seperti Bandara Raden Inten di Lampung, Bandara Fatmawati di Bengkulu dan Bandara Sentani di Papua. Di tiga tempat itu, pemerintah harus mengeluarkan dana hingga ratusan miliar untuk pengelolaannya.
"Nah kita ingin kerjasamakan secara konsesi dengan BUMN dan dana-dana tersebut bisa untuk membangun di tempat lain di Miangas di Rote," ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa juga tidak benar apabila disebut bandara kelolaan pemerintah itu dijual. Pemerintah, lanjut dia, hanya membuka peluang kerja sama konsesi dengan pihak BUMN atau swasta.
"Kita memiliki konsep profesional, kalau dikatakan selama ini pemerintah menjual infrastruktur kepada swasta, kepada BUMN itu tidak benar. Yang kita lakukan adalah kerja sama konsesi. Ada juga KPBU," ujarnya.
