Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5%, DPR: Pemerintah Gagal Penuhi Janji
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Sejumlah fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat menilai, pertumbuhan ekonomi yang di patok oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala di akhir masa kepemimpinannya sebesar 5,3 persen dalam rancangan APBN 2019, merupakan bukti pemerintah tidak dapat memenuhi janji kampanye, yang menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.
Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Selasa 28 Agustus 2018, oleh Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera. Sidang tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, beserta jajaran Kementerian Keuangan lainnya.
"Janji kampanye di RPJMN 2015-2019 target pertumbuhan ekonomi 2019 ditargetkan bisa 7,9 persen. Adapun realisasinya sejak 2015 hingga kuartal II-2018 rata-rata mencapai 5 persen. Artinya ada selisih dua persen. Ini menunjukkan pemerintah gagal merealisasikan janji-janji kampanye," tutur Anggota DPR dari Fraksi PKS, Adang Sudrajat, di ruang sidang.
Menurut dia, gagalnya pemerintah dalam menggapai target pertumbuhan ekonomi, yang telah dipatok saat kampanye, otomatis juga telah mendorong kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemiskinan masih banyak terjadi, serta lapangan pekerjaan masih sulit, serta kesenjangan masih melebar.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mengungkapkan, selain gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi, yang dijanjikan dalam RPJMN maupun nawacita, pertumbuhan ekonomi masa pemerintah Joko Widodo juga lambat.
Dia menjelaskan pada 2015, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,8 persen. Kemudian pada 2016 hanya sebesar lima persen, sedangkan pada 2017 hanya tercapai sebesar 5,1 persen. Adapun pada outlook pertumbuhan ekonomi 2018 hanya sebesar 5,2 persen, dan di RAPBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya berada pada angka 5,3 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi padahal sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kemakmuran rakyat. Pada saat kampanye Presiden Jokowi-JK menjanjikan ekonomi 7 persen, sampai tahun kelima atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi-JK masih jauh dari janji," ungkapnya.
Karena pentingnya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mendorong kemakmuran rakyat, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, M. Afzal Mahfuz, menegaskan agar pemerintah fokus pada target pertumbuhan ekonomi di angka tujuh persen, tidak sebaliknya yang malah menurunkan.
"Semestinya target pertumbuhan ekonomi pemerintah bisa fokuskan sesuai target nawacita yang sebesar tujuh persen," ucapnya. (ase)
