- REUTERS/Willy Kurniawan
VIVA – Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyepakati strategi percepatan pengembangan sektor pariwisata. Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi atau Rakorpusda yang digelar tertutup di Hotel Royal Amburrukmo, Yogyakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.
Strategi percepatan tersebut terus diupayakan lantaran sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang paling cepat dan mudah untuk menghasilkan devisa yang banyak bagi Indonesia. Sehingga, defisit transaksi berjalan Indonesia dapat ditekan dan tidak melebar melebihi tiga persen terhadap produk domestik bruto.
"Pariwisata itu begitu cepat bisa menghasilkan tingkat hasilnya atau quick yielding. Pariwisata bisa dorong Pertumbuhan Ekonomi, bisa memperkuat keberlanjutan ekonomi dan mengurangi kemiskinan," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rakorpusda.
Adapun strategi-strategi yang akan dilakukan, lanjut dia, yaitu dengan memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga terkait. Dalam mendorong percepatan pengembangan sektor pariwisata, mulai dari kemudahan akses, atraksi, atau amenitas, yang dia singkat sebagai 3A.
"Itu kami lakukan sehingga 3A itu didukung oleh 2P, yakni promosi dan pelaku usaha. Promosi yang besar-besaran dan mendorong pelaku usaha itu yang kami terus lakukan," ungkap dia.
Melalui strategi tersebut, lanjut Perry, disepakati juga target-target pengembangan di sektor pariwisata. Dimana untuk 2019 ditargetkan jumlah wisatawan mancanegara akan bisa mencapai 20 juta orang dengan jumlah devisa sebesar US$17,5 miliar, dari capaian pada tahun sebelumnya sebanyak US$14 miliar.
"Dan 2024 jumlah wismannya minimal 25 juta dengan devisa US$28 miliar. Di mana destinasi prioritas yang disepakati yaitu selain bali adalah Borobudur (Joglosemar) di Yogyakarta, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Banyuwangi Bromo dan Kepulauan Riau," ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santosa, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. (mus)
