Anggaran PUPR 2019 Bakal Ditambah Rp8,7 Triliun, Begini Rinciannya
- Dokumentasi Kementerian PUPR
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp8,71 triliun pada 2019. Dari semula Rp102,01 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp110,73 triliun berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2019 yang diajukan ke DPR.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp2,14 triliun, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp6,56 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019 yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, 6 September 2018.
"Adapun tambahan anggaran prioritas dalam rangka RPJMN sebesar Rp2,14 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Rp1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp822 miliar," ujar Basuki seperti dikutip dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Jumat 7 September 2018.
Jika diuraikan, tambahan anggaran di Ditjen Bina Marga akan digunakan di antaranya, untuk preservasi jalan sepanjang 9,2 kilometer di Trans Papua dan ruas Batas Kota Serang hingga Pandeglang, pembangunan jalan sepanjang 63,93 km di perbatasan Nusa Tenggara Timur, Trans Maluku, kawasan wisata, dan Lingkar Nias.
Kemudian, ada pula pembangunan jembatan sepanjang 426 km di perbatasan NTT dan Papua, serta jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda yang menjadi porsi pemerintah sepanjang 1,5 km. Sementara itu, tambahan anggaran di Direktorat Jenderal Cipta Karya, bakal digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Keburejo, dan desa-desa rawan air.
Sementara itu, anggaran tambahan di Ditjen Sumber Daya Air yang sebesar Rp822 miliar akan digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 4,1 km, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektare, serta pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter.
Di sisi pengembangan SDM, anggaran tambahan yang diperoleh sebesar Rp6,56 triliun untuk prasarana dan sarana pendidikan. Seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN dan PTN.
Selain itu, dialokasikan sebesar Rp32 miliar untuk pendidikan vokasi guna peningkatan tenaga konstruksi sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.
Di satu sisi, untuk program padat karya, PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,32 triliun yang terdiri atas P3-TGAI di 8.000 lokasi serta OP irigasi, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46.500 kilometer dan jembatan sepanjang 420.700 meter, Program Kotaku di 11.067 kelurahan, PISEW 600 kecamatan, Sanimas dan TPS3R di 950 lokasi, serta Pamsimas di 4.040 lokasi.
Adapun di sektor perumahan yakni pembangunan rumah khusus sebanyak 3.230 unit serta bantuan stimulan perumahan swadaya 200 ribu unit.
"Hal ini sesuai dengan permintaan DPR mengingat dampak kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang nyata sehingga diusulkan untuk ditingkatkan," ungkapnya.
