- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang reforma agraria harus bisa rampung selambat-lambatnya pada pekan terakhir September 2018.
Menurut Jokowi, hingga saat ini, ia masih belum saja menerima rancangan dari peraturan yang akan menjadi dasar hukum terciptanya kemerataan akses tanah bagi seluruh masyarakat.
"Memang, buat Perpres mutar-mutar dulu. Saya beri waktu ke Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution), saya bisikin. Seminggu lagi harus selesai. Pasti saya telepon, sampai meja siapa, saya ikuti terus," ujar Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.
Jokowi menyampaikan, keberadaan Perpres mendesak supaya lahan-lahan di Indonesia merata kepemilikannya. Sebagai kepala negara, ia pun sering menerima keluhan karena lahan-lahan di Indonesia lebih banyak dikuasai oleh korporat, serta mereka yang bermodal besar.
"Kita punya lahan di 17.000 pulau yang kita miliki, tapi memang dalam proses distribusinya, pembagiannya, sering dikeluhkan masyarakat, civil society, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kok yang dapat lahan gede yang (perusahaan) gede-gede saja?," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, perpres selanjutnya akan mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk dapat bermitra juga dengan masyarakat untuk mengelola lahan. Hal itu diyakini membuat keadilan dalam kepemilikan lahan di Indonesia tercipta.
"Kami betulkan agar yang namanya reforma agraria, pembagian sertifikat perhutanan sosial berjalan baik, sehingga struktur penguasaan lahan betul berkeadilan. Tidak apa-apa yang (Perusahaan) gede punya lahan, tapi bermitralah dengan yang kecil," tambahnya.
Jokowi Dalami Isu yang Berkembang di Media Hadapi Debat Pilpres
Jokowi pede hadapi debat pilpres besok.
