Pertemuan IMF-Bank Dunia Butuh 4.000 Kendaraan, Pemerintah Pusing

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zahrul Darmawan

VIVA – Pertemuan International Monetary Fund-World Bank dengan banyaknya jumlah delegasi membuat pemerintah berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan kendaraan. Pertemuan tersebut pun diagendakan bulan depan.

KTT G20 Sukses: Indonesia di Puncak Dunia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pertemuan yang akan digelar di Nusa Dua, Bali ini merupakan yang terbesar sepanjang pertemuan ini digelar.

"Perhelatan ini menurut World Bank yang terbesar semenjak dilaksanakan pada tahun 1946 lalu," kata Luhut di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Jimbaran, Sabtu 22 September 2018.

Bali Dibuka bagi Turis Asing Tanpa Karantina Disambut Antusiasme

Buktinya, Luhut melanjutkan, permintaan terhadap kendaraan begitu tinggi pada pertemuan tahunan itu. Bahkan disebut mencapai 4.000 unit

"Ada permintaan 4.000 ribu kendaraan. Pemerintah pusing untuk memenuhinya. Kalau kendaraan kita penuhi, nanti malah tidak bisa jalan karena macet," ujarnya.

Mulai 7 Maret, PPLN yang Mau ke Bali Bebas Karantina

Saat ini, ia melanjutkan, pemerintah sedang melibatkan ahli untuk menghitung berapa jumlah kendaraan yang bisa diakomodasi dari permintaan sebanyak itu. 

"Oleh ahli sedang dihitung, berapa jumlah kendaraan yang bisa diakomodir. Tapi seluruh hotel sudah penuh," tuturnya. 

Ia juga menjelaskan, dampak ekonomi dari pertemuan ini juga amat tinggi. Dari data Bappenas, Luhut menyebut akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen di Bali. 

"Ini pencapaian yang bagus. Lalu ada 32 ribu lapangan kerja yang tercipta. Ini juga akan berimplikasi pada destinasi wisata selain Bali seperti Lombok, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba," paparnya.

Sementara itu, soal dampak ekonomi lainnya, Luhut mengaku belum bisa menghitung. Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mempersoalkan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk event ini. 

Total dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, menurutnya, mencapai Rp866 miliar. Namun, hingga saat ini baru digunakan Rp560 miliar. 

"Berapa pun dana yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya itu untuk membangun infrastruktur dan itu berkelanjutan. Dari Rp560 miliar, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) kira-kira dekat Rp100 miliar," ungkapnya. 

"Jadi, dana riil yang kami gunakan adalah Rp466 miliar. Dampaknya tentu ada yang langsung dan tidak langsung dirasakan," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya