Dana Pensiun RI Rp266 Triliun, Menkeu: Kecil Sekali dan Kurang Keren
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Indonesia masih belum memiliki kedalaman pasar keuangan. Salah satu indikatornya adalah kecilnya dana pensiun yang dikelola.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menjabarkan total dana kelolaan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia mencapai Rp2.279 triliun. Untuk dana pensiun sendiri, ternyata hanya sebesar Rp266 triliun atau sekitar 1,85 persen dari GDP.
"So tiny, sangat kecil. Negara Thailand punya akumulasi dana pensiun empat kali lipat dari kita," ujar Sri Mulyani di Seminar Nasional bertajuk 'Prospek, Tantangan dan Strategi Pengelolaan Dana Pensiun di Era Milenial, dalam rangka HUT Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) ke-33 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 26 September 2018.
Ia melanjutkan, di beberapa negara bahkan ada dana pensiun yang mencapai 72 persen dari GDP. Sehingga seharusnya Indonesia bisa mencapai angka Rp1.600 triliun agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian global.
"Instead kita cuma punya Rp266 triliun. Indonesia akan seperti danau yang sangat dangkal, begitu orang melempar kerikil, percikannya akan besar sekali. Beda dengan danau toba, kapal jatuh saja tidak bisa dicari," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Untuk itu, Ia berpesan bahwa Indonesia masih perlu kerja keras memperdalam sektor keuangan, khususnya dana kelolaan di luar bank. Sebab, di beberapa negara kelolaan dana di luar bank bisa mencapai 100 persen dari PDB.
Sri mengingatkan, dengan kondisi global saat ini, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia harus siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. "Saya berharap dana pensiun mengantisipasi ini, jangan nanti kalau sudah kena, minta tolong ke pemerintah," ujarnya.
Sri juga membandingkan, dana pensiun yang sebesar Rp266 triliun itu juga kurang lebih hanya 1/10 dari dana APBN yang dikelola Kementerian Keuangan yang sebesar Rp2.200 triliun.
"Kalau anda cuma 1/10 dari APBN, ini kurang keren. Kalau dana yang dikelola Kementerian Keuangan memang tidak akan tinggi, biasanya memang 25 persen dari GDP. Jadi anda yang harus lebih cepat." (mus)
