- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA – Ekonom senior Faisal Basri mengemukakan, kondisi sebenarnya perihal isu cengkraman perusahaan asing di Indonesia. Ia tak sependapat, anggapan mayoritas perusahaan asing menguasai seluruh sektor barang dan jasa.
Dalam paparannya, bukti 14 sektor yang banyak memengaruhi hajat hidup orang banyak ,justru dipegang oleh perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dari (data) di sini terlihat bahwa jauh panggang dari api, kalau Indonesia dipandang dikuasai oleh asing. Di mana-mana asing. Ya enggak benar," kata Faisal, saat diskusi di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.
Faisal menyebut, 14 sektor yang mana perusahaan asal Indonesia atau BUMN menjadi pemain utama. Di perbankan, industri jasa keuangan justru dikendalikan Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.
Kemudian, di bidang telekomunikasi ada PT Telkom Tbk, memiliki konsumen paling besar dibanding perusahaan telkom asing di Tanah Air.
"BUMN semua. Di migas, Pertamina itu Chevron kalah. 60 persen ladang minyak di Indonesia dikuasai Pertamina," kata dia.
"Faktanya, industri pusat migas terbesar, ya Pertamina," tambahnya.
Kemudian, Faisal yang juga masih menjadi pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan, sejumlah sektor lain seperti komoditas pertambangan. Hampir seluruh konsesi tambang dikelola oleh BUMN dan swasta nasional.
Itu juga terjadi pada perusahaan konstruksi seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, Pembangunan Perumahan (PP), dan Waskita. Kepemilikian juga terjadi distribusi air bersih yang hampir semua wilayah NKRI dipegang oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki BUMD.
Penguasaan juga terlihat pada sektor jasa, dalam hal ini penerbangan serta pengelolaan bandara dan pelabuhan.
"Semuanya Indonesia. Satupun enggak ada asingnya yang dominan loh, mungkin ada asing. Kereta api. Satu-satunya PT KAI. Airport railway itu anak perusahaan PT KAI. MRT punya Jakarta, punya pemda dan Pemerintah Pusat. Jepang cuma kontraktor dan pemberi pinjaman, tidak menguasai operasinya, 100 persen Indonesia," kata dia.
Faisal mengatakan, data ini tak mungkin keliru. Sebab, dia ingin meluruskan pendapat sejumlah pihak yang kerap muncul di publik menampilkan peta Indonesia tertancap perusahaan atau bendera milik negara lain.
"Data tak pernah bohong, kalau orang bisa bohong," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Rizal Mallaranggeng, mengatakan isu ekonomi penting diluruskan dalam hal menjaga stabilitas politik di Tanah air.
Rizal yang juga politisi Partai Golkar ini mengatakan, diskusi ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi telah memasuki tahapan kampanye.
Ia memandang, kontestasi lima tahunan ini perlu diisi adu gagasan, program karena memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik.
"Pesan pak Jokowi, demokrasi adalah sebuah festival, sebuah kegembiraan. Demokrasi bukan perang, bukan penyebaran kebencian antara satu dan lainnya. Tetapi, justru untuk menuju cita-cita bersama," ujar Rizal.
