Kubu Prabowo Sebut Sidang IMF di Bali Forum Pesta dan Memalukan

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak.
Sumber :
  • VIVA/Lilis

VIVA – Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak akan hadir dalam sidang tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali. Forum yang mereka anggap mewah itu memalukan karena masyarakat korban bencana sedang kesusahan.

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

Mereka memahami, forum dunia itu memang tak mungkin lagi dibatalkan. Tetapi pemerintah dapat mengurangi kadar kemewahan dalam penyelenggaraan sidang tahunan itu. 

"Karena tidak mungkin dibatalkan, Koalisi Adil dan Makmur mengusulkan ke pemerintah untuk menurunkan standar kemewahan pesta pertemuan tahunan IMF dan World Bank,” kata Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat malam, 5 Oktober 2018.

Otto Hasibuan: Rakyat Dituduh Pilih Prabowo-Gibran karena Bansos, Ini Sangat Menyakitkan!

“Kenduri mewah ini,” menurut Dahnil, “sangat memprihatinkan bagi Koalisi (Adil dan Makmur), dan memalukan. Kenapa? Karena di tengah bencana justru kemudian kita berpesta pora di Bali.”

Ia menilai tidak elok kemewahan sidang tahunan IMF bagi masyarakat yang sedang berkesusahan di daerah bencana dan masyarakat yang sekarang sedang kesusahan secara ekonomi. Ia mempertanyakan sumbangsih pertemuan itu terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan perbaikan ekonomi negara.

Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Bakal Hadir?

"Karena fakta yang terjadi adalah kurs rupiah pada hari ini itu tak mengalami penguatan justru pelemahan. Jadi sama sekali tidak ada efek pertemuan ini bagi penguatan rupiah," ujarnya.

Koalisi Adil dan Makmur, katanya, bersepakat absen atau tak mengutus seorang pun utusan dalam sidang itu sebagai bentuk empati pada yang sedang tertimpa bencana di Lombok, Palu, Sigi, dan Donggala. (ase)

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024