BPS Sebut Kebijakan B20 Belum Terasa Tekan Defisit Dagang Migas RI
- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) masih meneliti pengaruh kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor migas seperti mandatori B20 terhadap kinerja ekspor dan impor pada September 2018. Sebab, surplus neraca perdagangan yang tercatat sebesar US$230 juta dikarenakan impor dan ekspor yang sama-sama turun.
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti mengatakan, impor pada September tercatat turun dibanding Agustus sebesar 13,18 persen menjadi US$14,60 miliar. Sementara itu, ekspor juga menurun, namun lebih rendah yakni 6,58 persen menjadi US$14,83 miliar.
"Penurunan impor lebih besar dibandingkan penurunan ekspornya sehingga surplus, harapannya mudah-mudahan tetap surplus," ujar Yunita di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.
Meski begitu, secara kumulatif, ia mengatakan bahwa defisit masih cukup besar yang disumbang oleh kinerja perdagangan beberapa bulan belakangan ini. Total defisit dari Januari-September 2018 mencapai US$3,78 miliar.
"Secara kumulatif defisit cukup besar. Memang defisit migas ya cukup besar, untuk migas kita defisit dan non migas kita surplus," tuturnya.
Kebijakan mandatori biodiesel 20 (B20) sejatinya ditujukan untuk mengurangi impor migas. Namun nyatanya, defisit sektor migas memang masih bisa dibilang cukup besar.
"Untuk kebijakan (pemerintah), di bulan September ini belum kelihatan, kita lihat beberapa bulan ke depan apakah betul karena kebijakan. Karena penurunan di September ini sama polanya dengan 2016 dan 2017. Ini kita belum bisa teliti apakah karena pengaruhnya kebijakan (pemerintah)," ujarnya.
Berdasarkan data BPS, impor migas pada September tercatat sebesar US$2,28 miliar, sedangkan ekspor migas pada September US$1,21 miliar. Dengan demikian defisit perdagangan migas pada September tercatat US$1,07 miliar.
