YLKI Desak Manajemen Meikarta Pastikan Kelanjutan Proyek Pada Konsumen
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan, penetapan tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah membuat konsumen khawatir akan keberlanjutan proyek Meikarta.
Mereka pun diketahui telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dugaan suap izin proyek Meikarta.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pihaknya mendesak manajemen proyek Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut.
"Apakah akan dilanjutkan atau disetop," kata Tulus dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu 17 Oktober 2018.
Ia menegaskan, kalau sampai proyek Meikarta disetop akibat perizinan yang tidak beres atau masalah lain, maka negara harus hadir menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian.
"Sebab, bagaimanapun hal ini merupakan tanggung jawab negara, dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan," katanya.
Sejak awal, Tulus mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi apapun kepada proyek Meikarta.
"Dengan adanya kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," katanya.
Ia melanjutkan, berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki paling tinggi, dan 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta. Setidaknya, ada 11 kasus yang diadukan terkait Meikarta.
"Mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah down payment (uang muka) yang tidak bisa ditarik lagi, padahal diiklannya mengatakan refuneble. Plus, masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut," katanya. (asp)
