- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak akan pernah mencukupi untuk membangun berbagai proyek yang telah dicanangkan pemerintah jika Kementerian/Lembaga hanya bergantung dari dana negara.
Bahkan, dikatakannya, hal itu juga akan membuat berbagai proyek infrastruktur tersebut yang telah dicanangkan pemerintah dari 2014 hingga 2019 tidak akan terealisasi hingga 20 tahun mendatang.
"Walaupun saya kumpulkan dari perpajakan dari penerimaan negara bukan pajak, maka dia tetap tak akan bisa penuhi keseluruhan kebutuhan," kata dia saat memberikan sambutan di acara Reform Leadership Training di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2018.
Karena itu, dia menegaskan, Kementerian/Lembaga sudah sepatutnya mendanai berbagai proyek yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal itu dapat dilakukan dari berbagai skenario pembiayaan, khususnya, kata dia, adalah melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Sebab Sri Mulyani mengatakan, tanpa inovasi pembiayaan, saat ini alokasi anggaran untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur hanya mampu mengalokasikan sebesar 40 persen dari total kebutuhan yang ada. Hal itupun ditegaskannya juga sudah termasuk pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
"Kita sudah buat dari 2014 sampai 2019. APBN bahkan dari BUMN kita sudah mendanai 40 persennya. Maka pertanyaannya apakah Anda akan menunggu 40 persen, 40 persen, sampai 20 tahun akan datang atau maju lebih cepat dengan cara yang berbeda," tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, di negara-negara maju maupun yang lainnya skema KPBU sudah menjadi tren yang selalu dibicarakan dan dipikirkan untuk mendanai kendala pembiayaan proyek tersebut. Sehingga, katanya, inovasi pembiayaan tersebut harus terus ditingkatkan.
"Hari ini banyak negara sudah pikirkan skema KPBU untuk mengatasi kendala tersebut. Tapi di kementerian itu ada belanja personil, belanja barang, belanja modal. Itu yang belanja modal untuk infrastruktur. Tapi karena dibikin birokrat yang ditemukan belanja personil dulu baru belanja modal, jadi itu belanja modal sisa-sisa laskar pajang, jadi enggak selalu cukup," ungkap dia.
