- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto merespons soal kebijakan pemerintah yang masih melakukan impor beras, meskipun hasil produksi diperkirakan surplus hingga akhir Desember 2018 mendatang.
Sebelumnya, BPS mengumumkan data baru luas panen dan produksi padi di Indonesia tahun 2018. Data tersebut, menggunakan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras dengan melalui kerangka sampel area.
"Saya beri sedikit penjelasan, supaya dapat feel-nya. Dikarenakan, banyak pihak yang menanyakan, kalau surplus kenapa Indonesia masih impor beras," kata Suhariyanto di Politeknik Stastistika Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis 25 Oktober 2018.
Ia menjelaskan, sekalipun Indonesia surplus beras, tidak serta-merta bisa seluruhnya langsung diserap oleh pemerintah. Sebab, persebaran beras tersebut berada di beberapa tempat dan melibatkan banyak pihak.
"Pertama ke rumah tangga produsen, ke rumah tangga konsumen, ketiga ada di pedagang, keempat ada di penggilingan, dan kelima ada di hotel restoran dan pasar. Ada juga di Bulog. Nah, yang bisa dikelola pemerintah itu hanya beras yang ada di Bulog," kata dia.
Menurut dia, jika mengacu pada survei kajian cadangan beras di 2015, dari total persebaran beras, sebanyak 43 persen ada di rumah tangga produsen. Sedangkan hanya tiga persen, persebaran beras ada di rumah tangga konsumen.
Jokowi Kasih Sinyal Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras hingga Desember 2024
Pemerintah bakal melanjutkan Program Bantuan Pangan (Bapang) beras hingga Desember 2024. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memantau bapang beras di Gudang Bulog.
