- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak beberapa tahun terakhir terus bertengger di kisaran lima persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal IV 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. Sementara saat ini, di kuartal III 2018 hanya sebesar 5,17 persen.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, stagnannya pertumbuhan ekonomi itu utamanya disebabkan karena daya produktivitas Indonesia yang sangat rendah. Terutama, disebabkan karena tidak signifikannya transformasi struktural yang tercermin dari kapabilitas tenaga kerja.
"Lebih dari 30 persen tenaga kerja kita di sektor agrikultur," kata dia dalam dalam keynote speech yang dibacakan oleh Staf Ahlinya, Bambang Priyambodo di Universitas Indonesia, Depok, Senin 12 November 2018.
Akibat hal itu, lanjut dia, selama 40 tahun lebih hingga saat ini ekspor Indonesia terus didominasi oleh produk-produk komoditas yang produktivitasnya tidak secepat industri manufaktur. Karena buruknya kinerja tersebut, memiliki dampak yang jelas terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.
"Pada 1970-an, Malaysia dan Thailand juga mengandalkan komoditas dalam ekspor mereka. Namun, sekarang, bagian terbesar dari ekspor mereka adalah elektronik yang dikerjakan oleh blue color," katanya.
Bambang menilai, buruknya transformasi struktural tersebut lebih disebabkan oleh tiga hal, yaitu investasi di sektor infrastruktur yang masih rendah, investasi di sektor permesinan dan equipment maupun investasi asing yang jauh tertinggal dari negara-negara lain, serta minimnya investasi di human capital.
"Tumpang tindih peraturan dan hambatan birokrasi, kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja yang rendah, Infrastruktur yang tidak memadai, intermediation keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal, hingga pendapatan pajak yang rendah dan kualitas pengeluaran," tegasnya.
Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman
Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.
