Menhub Soroti Tak Transparannya Boeing Soal Sistem Pengendalian Max 8

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sumber :
  • Sherly/VIVA.co.id

VIVA – Perusahaan pabrikan pesawat, Boeing menjadi sorotan usai jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang beberapa waktu lalu. Pesawat yang terbang dari rute Jakarta-Pangkal Pinang itu diketahui menggunakan produk Boeing dengan tipe 737 Max 8 dan mengalami kecelakaan. 

Lion Air Buka Suara soal 2 Pegawainya Ditangkap Kasus Penyelundupan Narkoba

Boeing bahkan disebut-sebut tidak transparan terkait sistem pengendalian pesawat itu. Sebab, Boeing tidak memberitahu sejumlah maskapai soal sistem automated stall-prevention, dalam sensor angle of attack (AOA), yang diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pun mengaku juga menerima informasi tidak transparannya Boeing terkait sistem pengendalian pesawat tersebut. Namun, Ia menilai yang berwenang melakukan klarifikasi adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

2 Pegawai Lion Air Ditangkap Terlibat Penyelundupan Narkoba, Begini Modusnya

"Kami menerima informasi itu, karena ini berkaitan dengan satu klarifikasi, maka klarifikasi itu yang berwenang adalah KNKT," ujar Budi di Jakarta, Selasa 20 November 2018.

Boeing dan Otoritas penerbangan Amerika Serikat, Federal Aviation Administration (FAA) memang menerbitkan buletin keamanan untuk semua maskapai yang memakai Boeing 737 Max 8. Namun sejumlah pilot menyebut bahwa buletin itu bukan penegasan prosedur melainkan informasi baru. Menhub pun mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti oleh KNKT. 

Top Trending: Pertamina Bebastugaskan Karyawan Viral hingga Sosok Pimpinan Jemaah Aolia

"KNKT akan menindaklanjuti tentang buletin yang ada dengan mendiskusikannya di sini (Indonesia)," kata Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu. 

Budi pun mengatakan, pihak Boeing, FAA hingga pihak otoritas penerbangan AS, yaitu National Transportation Safety Board juga ada di Jakarta. Sehingga KNKT Indonesia akan melaksanakan diskusi dengan pihak terkait. 

"Jadi dalam diskusi-diskusi ini KNKT-lah yang memimpin kegiatan itu. Kalau buletin itu kan memberikan suatu rekomendasi tentang aturan pelaksanaan," katanya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya