- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pelaku usaha mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi atau DNI. Kebijakan tersebut juga dikeluarkan pemerintah tanpa melibatkan pelaku usaha.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan, saat ini pelaku usaha masih terus melakukan peninjauan atas kebijakan tersebut, lantaran apakah benar-benar berdampak negatif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau tidak.
"Jadi ternyata banyak sekali misinterpretasi. Nah, pada saat ini posisi kita adalah kita kan belum dikonsultasikan. Enggak diajak konsultasi. Jadi sekarang kita mau lihat dulu," kata Shinta saat ditemui di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu 21 November 2018.
"Saat ini bingung, bingung dengan isinya karena katanya enggak pengaruh ke UMKM, tapi kalau dilihat dari sektor-sektor yang dibukakan ada yang dibuka 100 persen untuk PMA. Nah, itu apakah benar sektor-sektor UMKM itu enggak kena dalam sektor itu. Kemudian, pola kemitraan, katanya kita selama ini mendorongnya pola kemitraan," dia menambahkan.
Untuk itu, Shinta menyarankan supaya kebijakan itu tidak terus menjadi polemik, dan bahkan dikatakannya menjadi perhatian pelaku usaha asing, sudah saatnya pemerintah menunda kebijakan tersebut terlebih dahulu.
"Jadi pada saat ini kita sih merekomendasikan pemerintah jangan lah terburu-buru. Mendingan kita evaluasi bersama-sama sehingga ditunda dulu. Jangan langsung kita laksanakan sebelum kita tahu apa isinya benar," ucap dia.
Di samping itu, dia berharap agar pemerintah melakukan komunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Apindo, maupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia agar kebijakan yang ada tidak timbulkan polemik.
"Jadi negatif sekali kan, padahal asing satu sisi ngeliat, wah ini ada apa nih. Jadi saya menyayangkan itu saja sih, kenapa kita enggak sama-sama dorong dengan pemerintah lebih terbuka untuk komunikasikan ini, sehingga kita jelas dulu sebagai perwakilan dunia usaha kemudian sama-sama kita komunikasikan ke publik," ucap dia.
